Zaman Kependudukan Jepang di Indonesia

1. Latar Belakang Kedatangan Jepang ke Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang.

Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wa ell dan berpusat di Bandung.

Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda an Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu:

1. menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan

2. memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.

Masa Jepang dipimpin oleh militer. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer :

1. Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).

2. Wilayah II meliputi daerah Pulau Sumatra, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.

3. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujungpandang).

2. Organisai Bentukan Jepang di Indonesia

A. Organisasi Politik

a. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama. Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur lama karena dirasa kurang efektif oleh Jepang sehingga dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

b . Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Pada tanggal 1 Maret 1943 Jepang membentuk Putera. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur. Bagi para pemimpin Indonesia, Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis Belanda. Sedangkan bagi Jepang, Putera bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantuusaha perangnya.

 c . Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Pada bulan Maret 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga pucuk kepemimpinan langsung dipegang oleh Gunseikan. Himpunan ini mempunyai tiga dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mempunyai tugas antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Pada tanggal 5 September 1943 membentuk Cuo Sangi In (BadanPertimbangan) atas anjuran Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketua Cuo Sangi In dipegang oleh Ir. Soekarno. Tugas badan ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer.

d. Chuo sangi-in                                                                                                                            

Organisasi ini berdiri pada tanggal 5 september 1943 yang dibentuk oleh saiko Shikikan (Kumaikici Harada). Organisasi ini terbentuk karena tindakan protes yang dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Moh Hatta serta ancaman dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh ir. Soekarno dengan dua orang wakil yaitu r.m.a.a. kusumo utoyo dan dr. buntaran martoatmojo yang dilantik pada tanggal 17 oktober 1943 pada sidang chuo sangi ini.

Hal yang boleh dibahas atau dirundingkan dalam Chuo Shangi In antara lain :

a. pengembangan pemerintahan militer

b. mempertinggi derajat rakyat

c. pendidikan dan penerangan

d. industri dan ekonomi,

e. kemakmuran dan bantuan sosial, serta

f. kesehatan.

B. Organisasi Bidang Militer

a. Organisasi Militer

1). Heiho

Heiho merupakan pasukan bentukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943.

Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 – 25 tahun. Heiho  merupakan barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. Heiho dijadikan sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan misalnya memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk, serta pemeliharaan senjata lain-lain. Sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang. Prajurit Heiho juga dikirim ke luar negeri untuk menghadapi pasukan Sekutu antara lain ke Malaya (Malaysia), Birma (Myanmar), dan Kepulauan Salomon. Heiho dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

2). Peta

PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul Gotot Mangkupraja kepada Letjend. Kumakici Harada (Panglima Tentara ke-16). PETA di Sumatera dikenal dengan Gyugun. Pembentukan PETA ini berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota PETA terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. PETA bertugas mempertahankan tanah air Indonesia. PETA merupakan tentara garis kedua. Di Jawa dibentuk 50 batalion PETA. Jabatan komando batalion dipegang oleh orang Indonesia tetapi setiap komandan ada pelatih dan penasihat Jepang. Tokoh-tokoh PETA yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, dan Jenderal Ahmad Yani. Pergerakan massa rakyat dalam organisasi-organisasi di atas telah mendorong rakyat memiliki keberanian, sikap mental untuk menentang penjajah, pemahaman terhadap kemerdekaan maupun sikap mental yang mengarah pada terbentuknya nasionalisme. 

b. Organisasi Semi-Militer

1). Seinendan (Barisan pemuda)

Seinendan merupakan organisasi pemuda yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Seinendan merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat semimiliter. Organisasi tersebut langsung berada di bawah pimpinan gunseikan. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, sebenarnya maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang.

Pada awalnya, Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusaia antara 15-25 tahun. Namun, usia anggotanya kemudian diubah menjadi 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut berkembang menjadi 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang.

2). Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, dalam pembentukan Keibodan tersebut tampak bahwa pemerintah pendudukan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan, karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Selain Jawa, kedua badan tersebut juga dibentuk di Sumatra dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan angkatan laut. Di Sumatra, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan terdapat badan serupa yang disebut Borneo Konan Hokokudan. Selain golongan pemuda, juga dilakukan pengorganisasian kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai (himpunan wanita). Usia minimum dari anggota Fujinkai adalah 15 tahun. Wanita-wanita tersebut juga diberikan latihan-latihan militer.

3). Syuisyintai (Barisan Pelopor)

Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Organisasi semimiliter ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sedangkan wakilnya yaitu R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmojo. Tokoh nasionalis yang duduk dalam Barisan Pelopor berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Para pemuda dikerahkan untuk mendengarkan pidato para tokoh nasionalis. Di dalam pidatonya, para tokoh nasionalis selalu menyelipkan kata-kata untuk membangkitkan semangat cinta tanah air di kalangan para pemuda.
4).Fujinkai(BarisanWanita)
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang.

5). Hizbullah

Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah (tentara Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah mempunyai tugas pkok, yaitu sebagai berikut :

• Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program, antara lain : melatih diri, jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya.; membantu tentara Dai Nippon; menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh; menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.
• Sebagai pemuda Islam dengan tugas dan program, antara lain : menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam, dan membela agama dan umat Islam Indonesia.

3. Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Kependudukan Jepang

1.PerlawanandiSukamanah
Sukamanah adalah sebuah desa di Kecamatan Singaparna di wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat). Perlawanan di Sukamanah ini dipimpin oleh K.H Zaenal Mustafa. Pada awalnya K.H Zaenal Mustafa adalah tokoh penentang Pemerintahan Hindia Belanda yang dianggap sebagai golongan kafir yang hendak merusak kehidupan agama kaum muslimin Indonesia. Pada masa ini seringkali beliau dipenjara oleh pemerintahan kolonial. Pada masa Pendudukan Jepang K.H Zaenal Mustafa dibebaskan. Tujuan dari pembebasan ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk mensukseskan propaganda Jepang. Tokoh agama dianggap sebagai sarana yang tepat untuk propaganda karena mempunyai people power yang banyak. Tetapi karena perbedaan prinsip, terutama yang berkaitan dengan kaidah dan prinsip Agama Islam secara tegas beliau menolak ajakan kerja sama bangsa Jepang.

Ketika menghadiri sebuah upacara dilapangan kota Singaparna, beliau menolak untuk melakukan Seikerei (memberi hormat kepada kaisar Jepang Tenno Heika) dengan cara membungkukkan badan serta menundukkan kepala kearah istana Kaisar Jepang. Seikerei dianggap perbuatan syirik karena dalam ajaran Islam tak ada yang pantas disembah kecuali Allah S.W.T. Bersama pengikutnya beliau meninggalkan lapangan tersebut. Tindakan tersebut menyebab-kan ketegangan di antara kedua belah pihak. Pada tanggal 25 Februari 1944 terjadilah pertempuran. Karena kekuatan yang tidak seimbang K.H. Zaenal Mustafa dapat ditangkap dan dipenjara di Cipinang (Jakarta). Pada tanggal 25 Oktober 1944 beliau dan pengikutnya dieksekusi tentara Jepang.

2.Perlawanan di Jawa Barat
Pada bulan April 1944 rakyat di desa Kaplongan, kabupaten Indramayu bangkit melawan Jepang sebagai akibat dari tindakan tentara Jepang yang melakukan perampasan padi dan bahan makanan lain secara paksa. Di Kabupaten yang sama tepatnya di desa Cidempet pada tanggal 30 Juli 1944 terjadi juga perlawan rakyat dengan penyebab yang sama juga, yaitu kelaliman alat-alat pemerintahan pendudukan Jepang.

3.Perlawanan di Aceh
Pada bulan November 1942 di daerah Cot Plieng, Lhoek Seumawe terjadi perlawanan rakyat menentang pasukan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Pada saat melaksanakan ibadah sholat Tengku Abdul Jalil dan para pengikutnya dibunuh oleh pasukan Jepang.

4.Perlawanan di Sulawesi Selatan
Sebagai akibat dari penyerahan padi secara paksa terjadilah perlawanan rakyat Maluku Selatan di bawah pimpinan Haji Temmale. Perlawanan ini terkenal dengan ’’Peristiwa Unra“ sebab terjadi di desa Unra Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

5.Perlawanan di Kalimantan
Di berbagai tempat di Kalimantan terjadi perlawanan rakyat menetang kekuasaan tentara Jepang yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Di Kalimantan Barat kurang lebih 21.000 orang dibunuh dan dibantai secara kejam oleh tentara Jepang. Selain rakyat yang tidak berdosa, banyak di antara mereka adalah raja-raja, tokoh-tokoh masyarakat terkemuka, dan tokoh-tokoh pergerak-an nasional turut terbunuh dalam aksi perlawanan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka didirikanlah sebuah Monumen Mandor, di desa Mandor.

6.Pemberontakan Tentara PETA di Blitar Jawa Timur
Penderitaan rakyat akibat dari pengerahan Romusha dan kesewenang-wenangan tentara Jepang menimbulkan amarah di kalangan anggota-anggota Daidan Blitar. Puncak kemarahan meletup pada tanggal 14 Februari 1945. Di bawah pimpinan Shodanco Supriyadi dan Shodanco Muradi sebagai komandan pertempuran terjadilah pemberontakan tentara PETA di Blitar.

Pemberontakan ini meluas ke seluruh penjuru kota Blitar dan pos-pos pasukan Jepang di luar kota. Dengan kekuatan kurang lebih 200 orang. Untuk meredam pemberontakan PETA di Blitar, Jepang mengerahkan pasukannya yang berada di Malang dan Surabaya. Dengan persenjataan dan jumlah pasukan yang lebih memadai mudah saja bagi Jepang untuk menumpas tentara PETA pemberontak. Namun Jepang takut dengan akibat-akibat yang tidak terduga-duga jika menggempur pasukan PETA pemberontak. Untuk itu dipilihlah jalan perundingan.

Dengan janji diberi pengampunan, Shodanco Muriadi menerima ajakan Kolonel Katagiri. Sebagai tanda bahwa pihak Jepang menempati janjinya, maka kolonel Katagiri menyerahkan pedang Samurai sebagai jaminan kehormatannya. Pada tanggal 21 Februari 1945 Shodanco Muriadi yang tahu sifat ksatria dari adat istiadat Jepang menerima perundingan tersebut. Beliau yakin bahwa Jepang tidak akan mengingkari janjinya. Ternyata semangat Bushido yang dipegang teguh tentara Jepang selama ini hanyalah isapan jempol saja. Dengan cara yang licik itu Jepang melucuti persenjataan Tentara PETA pemberontak.

Setelah menjalani pemeriksaan dan penyiksaan, pada tanggal 13 – 16 April 1945 Shodanco Muriadi diadili, 6 orang yang berpengaruh dalam pemberontakkan PETA, termasuk Sodancho Muriadi mendapat hukuman mati. Yang lain mendapat hukuman penjara yang bervariasi. Sedangkan Sodancho Supriyadi sebagai pimpinan pemberontakkan dinyatakan hilang.

4. Akibat Kependudukan Jepang di Indonesia

A. Bidang Sosial

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jepang memanfaatkannya sebagai tenaga kerja. Masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha. Para romusha harus membuat pabrik senjata, benteng pertahanan, dan jalan. Mereka tidak hanya bekerja di Indonesia tetapi juga dikirim ke luar negeri. Para romusha sangat menderita dan tidak dapat upah dan makanan. Mereka masih menerima perlakuan yang kejam dari Jepang. Hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang harus menyerahkan warganya untuk menjadi romusha.

B. Bidang Politik

Dalam bidang pemerintah terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer, jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk. Akibat dibentuknya tonarigumi, peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.

Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah.

C. Bidang Ekonomi

Pada masa Jepang, juga diberlakukan politik penyerahan padi secara paksa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para tentara. Akibat penyerahan padi itu antara lain angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial sangat buruk. Mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi. Golongan pemuda, pelajar, dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial. Hal ini disebabkan mereka bergabung dalam organisasi bentukan Jepang. Selain itu juga duduk dalam pemerintahan.